Sepak Bola Sebagai Keindahan yang Netral

 Frederic Kanoute (Dok.Internet)

Oleh: Herdanang Ahmad Fauzan

Hari itu 8 Januari 2009, Frederic Kanoute bermain cemerlang. Lima menit sebelum turun minum, striker berkebangsaan Mali tersebut berhasil menjaringkan sebiji gol ke gawang Deportivo La Coruna. Gol yang menentukan kemenangan 2-1 Sevilla di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan dinihari itu dirayakan Kanoute dengan selebrasi membuka baju sambil memamerkan kaos dalam bertuliskan “Palestine.”

Ya, selebrasi itu dilakukan Kanoute untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap saudara-saudaranya sesama muslim yang sedang terjajah di negeri mereka sendiri, di Palestina nun jauh.

Terlepas dari aksi simpatik dan tujuan baiknya, bagi saya apa yang dilakukan oleh Kanoute adalah suatu tindakan yang mengotori kemurnian sepak bola. Kanoute, secara sengaja telah mempolitisasi sepak bola dengan kepentingannya. Kartu kuning dan denda  3.000 euro menurut saya merupakan suatu peringatan dan hukuman yang bisa diwajarkan.

Kanoute tak sendirian. Di bulan yang sama namun di negara berbeda, hukuman serupa juga diterima oleh bomber lincah Chelsea, Salomon Kalou. Kala itu Kalou merayakan sepasang golnya ke gawang Middlesbrough dengan menyilangkan kedua tangannya. Oleh FA, selebrasi tersebut dianggap sebagai aksi simpatik terhadap Assale Tiemmoko, salah seorang penulis asal Pantai Gading yang dikurung di jeruji besi karena menulis kisah kontroversial tentang ketidakadilan di Pantai Gading.

FIFA, UEFA, dan federasi sepak bola di negara-negara adidaya Eropa memang sejak awal sudah mewanti-wanti agar setiap pemain yang terlibat dalam pertandingan resmi tidak membawa pesan-pesan politis apapun, setidaknya selama 90 menit waktu normal. Sejumlah hukuman sudah disiapkan bagi setiap pemain yang melanggar, mulai dari denda hingga skors (larangan bermain) selama beberapa pertandingan.

Hukuman lebih berat bahkan pernah dijatuhkan oleh federasi sepak bola Yunani. Adalah mantan kapten timnas Yunani, Giorgios Katidis yang jadi korbannya. Dalam salah satu pertandingan liga domestik bersama AEK Athens, ia sempat melakukan selebrasi mengangkat tangan kanannya ke arah supporter, seolah menirukan pose salut yang sering dilakukan Adolf Hitler saat memimpin Nazi. Berkat aksi itu, Katidis diberhentikan dari timnas Yunani dan dilarang bermain membela negaranya tersebut seumur hidup.

Katidis pun bukannya tanpa pleidoi. Kepada awak media ia mengaku bahwa sebenarnya ia tak tahu jika pose yang ditirukannya adalah pose khas Hitler. “Saya bukan fasis, atau rasis, atau neo-Nazi. Seluruh keluarga saya berasal dari Laut Hitam dan berkali-kali mengalami penderitaan karena tindakan rasisme. Jika saya tahu artinya, saya tak akan melakukan selebrasi itu,” ucap Katidis di akun twitter resminya.

Namun beras sudah terlanjur jadi bubur. Katidis harus mengubur dalam-dalam impiannya menjadi legenda timnas Yunani.

Apa yang dilakukan oleh federasi sepak bola Yunani merupakan totalitas yang juga perlu diapresiasi. Mereka rela membuang pemain sekaligus jenderal lapangan paling potensial yang pernah dimiliki bangsa Yunani demi menegakkan aturan dan kedisiplinan. Kasus Katidis, juga sekaligus menjadi peringatan bagi pemain sepak bola di seluruh penjuru dunia agar lebih berhati-hati dalam mengekspresikan diri ketika sedang bertanding di lapangan hijau.

Netralitas, pada akhirnya dijadikan oleh FIFA dan federasi-federasi sepak bola di negara Eropa sebagai jangkar yang mereduksi kemungkinan bentrokan yang timbul antar negara, golongan, dan kepentingan yang ada. Netralitas, juga digunakan sebagai magnet untuk menarik sebanyak mungkin pihak agar mau terlibat dalam sepak bola. Semua dirangkul, tanpa terkecuali, tanpa pilih kasih.

Afiliasi politik dan kepentingan memang akan selalu ada dan tak mungkin bisa dihapus dalam dunia apapun, termasuk dalam dunia sepak bola. Namun, setidaknya selama 90 menit cukuplah 22 orang dan satu bola yang berada di lapangan. Agar sejenak para supporter yang hadir di stadion juga dapat melupakan identitas politik mereka dan merasa terhibur oleh keindahan permainan.

Continue Reading

Mempolitisasi Diri

Ilustrasi. (Dok. Internet)

Oleh: Herdanang Ahmad Fauzan

             Soe Hok Gie, baik dalam catatan ataupun di setiap pernyataannya sering sekali berpandangan bahwa politik itu ibarat lumpur. Lumpur ia artikan dengan maksud sesuatu yang tak akan pernah bisa bersih sampai kapapun. Dan orator idealis ini mengambil lumpur sebagai perumpamaan karena lumpur identik dengan sesuatu yang selalu berusaha dihindari sekaligus tak akan pernah bisa dihindari oleh siapapun. Hidup ibarat menyusuri jalan setapak di pematang sawah, sepintar apapun pada akhirnya tidak ada yang bisa terbebas dari noda (lumpur).

            Mengingat periode karirnya yang berada di era persinggungan orde lama dan orde baru, saya tidak merasa pendapat Gie adalah hal yang salah. Pada era tersebut memang sejatinya politik merupakan “barang” yang selalu coba dihindari, dan politik pula yang pada akhirnya tak bisa dihindari hingga kemudian mengotori karir hampir semua orang penting di negeri ini. Bahkan orang paling murni sekelas Mohammad Hatta yang di awal karirnya sering memisahkan diri dari panggung politik pun mengakhiri masa kegemilangannya dengan noda-noda politik.

            Namun, menurut saya di era setelah reformasi ini sudah waktunya ungkapan Gie diralat dan disempurnakan. Zaman terus bergerak, begitupun dengan peradaban dan kecenderungan hidup orang-orang yang menempatinya. Realita-realita dan dinamika bangsa di abad ke-21 ini sudah berbeda dengan apa yang ada di zaman semasa Gie masih  hidup.

            Jika kita amati, belakangan politik bukan lagi sesuatu yang berusaha sebisa mungkin dihindari oleh kebanyakan orang. Justru sebaliknya, kini politik semakin digemari oleh sebagian besar penghuni Indonesia. Masyarakat kini semakin antusias berlomba-lomba untuk terjun ke kancah politik. Yang memiliki latar belakang kurang memadai pun seolah tak mau tahu diri. Dari mulai artis, penyanyi dangdut, hingga juragan daging, satu per satu turun ke arena politik.

            Efeknya tentu bisa ditebak. Panggung politik seolah semakin mendramatisasi diri. Banyak hal-hal yang sejatinya sepele justru digodok secara berlebihan hingga berujung pada permasalahan baru yang sukar dicari jalan keluarnya. Pada kasus pencatutan nama Jokowi misalnya, ketika kemudian kasus ini justru bergeser ke jalur politisasi hingga mengakibatkan terjadinya perombakakn komposisi Makhkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang sejatinya tak perlu dilakukan. Atau yang masih hangat adalah pada kasus vaksin palsu, yang justru terhambat jalannya menuju penegakan hukum menyusul politisasi berlebihan oleh para petinggi negara.

            Memang tak ada ketentuan bahwa setiap orang yang ingin terjun ke dunia politik terutama di pemerintahan harus berasal dari latar belakang searah dengan bidang yang ingin didudukinya. Yang saya tekanakan dalam pembahasan ini adalah “kompetensi diri”. Masyarakat seharusnya terlebih dahulu memahami kompetensi dirinya sebelum memutuskan untuk terjun ke kancah politik.

             Bagaimanapun politik di pemerintahan negara tak seremeh politik di sekolah ataupun kampus yang siapapun bebas masuk dan mengacaukan segalanya. Nasib dan masa depan bangsa ini perlu dijaga dengan baik. Jika negara adalah perahu, maka para pejabat dan pelaku panggung politik adalah nahkoda dan para awak kapal di dalamnya. Satu saja dari mereka melalaikan tugasnya maka dipastikan akan muncul ancaman bagi seluruh penumpang kapal.

            Kembali lagi ke maksud awal tulisan ini. Berkaca dari realita-realita di atas, menurut saya politik bukan lagi lumpur kotor seperti halnya yang Gie bilang. Kini politik adalah permata. Permata yang setiap orang ingin memilikinya. Asal punya uang, siapapun boleh memiliki dan mengeksploitasinya.

Continue Reading