Melawan Lampu Hijau Pembungkaman Buku

(Dok. Internet)

Oleh: Herdanang Ahmad Fauzan

Mungkin memang benar, bahwa cara paling gampang untuk menghancurkan peradaban tertentu adalah dengan melenyapkan buku-buku yang dimilikinya. Dalam pertautan sejarah, pemusnahan buku terbukti menjadi jalan yang banyak ditempuh oleh individu, lembaga, bahkan oleh suatu pemerintahan guna menjatuhkan pihak lawan yang dianggap memiliki idealisme atau sikap berbeda. 

Pada 10 Mei 1933, sekelompok pemuda Nazi membakar 25.000 buku yang dianggap tidak sesuai dengan semangat fasisme mereka. Bahkan sebagaimana dilansir oleh Poets, Essayist, and Novelist (PEN), selama pergolakan Perang Dunia II setidaknya Nazi telah membakar lebih dari 100 juta buku di daerah pendudukan mereka.

Kasus serupa juga pernah terjadi di Spanyol. Pada tanggal 15 Januari 1939—usai kekalahan dari pasukan nasionalis—sisa-sisa barisan pendukung rezim Franco membakar bangunan Perpustakaan Pompeu Fabra beserta seluruh buku koleksinya. Konon, perpustakaan tersebut merupakan pusat pengarsipan buku-buku berbahasa Catalan.

Tak hanya di peradaban asing sebagaimana dua contoh di atas, di Indonesia pun pemusnahan buku memiliki riwayatnya sendiri. Jika kita mau mundur ke belakang, sudah merupakan rahasia umum jika di era orde baru penyalahgunaan wewenang sensor buku mencapai titik didih paling klimaks. Hampir semua buku bernada kiri diberangas habis oleh pemerintahan Soeharto.

Pramoedya Ananta Toer bahkan mengalami nasib yang lebih naas. Di masa pemerintahan Sukarno, karyanya yang berjudul Hoakiau di Indonesia dilarang terbit dan berujung pada dijebloskannya Pram ke penjara. Kemudian, Tetralogi Pulau Buru-nya dikecam oleh era Soeharto. Maka resmilah status Pram sebagai penulis yang dimusuhi dua rezim sekaligus.

Namun, apakah pengekangan terhadap kebebasan peredaran buku sudah berakhir? Apakah keberhasilan angkatan 98 meruntuhkan rezim orde baru telah membuka jalan untuk mengakhiri pembungkaman buku di Indonesia?

Jawabannya adalah tidak.

Bukannya membuka jalan yang lebih lapang untuk kebebasan membaca, reformasi justru menghadirkan tangan-tangan kotor baru dan keleluasaan yang lebih bagi para pembungkam buku.

Lebih parah lagi, pembungkaman justru sering dilakukan atas nama Undang-Undang. Seperti yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen pada 2009. Atas nama 'UU Nomor 4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum,' JAM Intel melarang beredarnya lima buku yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Termasuk dalam kelima buku tersebut adalah Dalih Pembunuhan Massal karya John Roosa serta Lekra Tak Membakar Buku karangan Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan. Padahal, menurut pakar hukum Mahfud MD sebagaimana dilansir hukumonline.com, Undang-Undang tersebut tidak bersifat mengikat, bahkan justru bertentangan dengan semangat UUD 1945.

Jika mau contoh yang lebih baru, tentu masih segar dalam ingatan kita ketika pada tahun 2012 lalu Gramedia membakar beberapa koleksi mereka sendiri karena desakan Front Pembela Islam (FPI). Atawa ketika Kodam Siliwangi dan Pemerintah Kota Bandung membatasi beroperasinya Perpustakaan Jalanan Bandung pada penghujung 2016 kemarin.

Pembungkaman buku tak akan pernah berakhir, dan reformasi justru menjadi lampu hijau baru. Oleh sebab itu, sebagai insan berakal sehat, sudah sewajarnya jika kita, mahasiswa, berusaha melawan kebiadaban tersebut. Membela kebebasan peredaran buku adalah hal yang tak kalah penting ketimbang menimbulkan huru-hara dan membakar ban di tengah jalan untuk kebijakan yang—bisa jadi—rakyat justru diuntungkan karenanya.

Upaya sejumlah aktivis di Amerika Serikat untuk mengadakan acara-acara seperti Pekan Buku Terlarang (Banned Books Week) adalah hal yang juga patut kita contoh dan teladani. Tentunya mencontoh bukan berarti harus melakukannya dengan cara yang sama. Sekedar membaca buku lalu menyebarkan pesan-pesan bermanfaat di dalamnya kepada orang di sekitar kita saja sudah merupakan suatu usaha yang tidak kalah suci.

Sebagaimana kata Milan Kundera, melawan pembungkaman buku adalah upaya melawan lupa. Membaca buku bisa berarti sebagai suatu langkah mengikuti napak tilas sejarah, menggali kenapa filsafat bisa menjadi candu, serta memahami bagaimana sastra bercerita tentang kebenaran lewat dusta-dustanya. Sebaliknya, membaca buku juga bisa jadi sekadar upaya riuh membosankan di tengah rutinitas lainnya. Semua tergantung dari bagaimana diri kita memaknai kedudukan buku.

Continue Reading

Derita Anak Koruptor

(Dok. Internet)

Oleh: Saad Fajrul Aziz

(Penulis adalah mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, FISIP UNS)

Mendapati berita terkait dugan keterlibatan bupati Klaten, Sri Hartini dalam kasus suap sebenarnya tidak terlalu mengagetkan. Toh kepala daerah lain pun sepertinya melakukan hal yang tidak jauh beda. Kabar yang sebenarnya cukup membuat saya menggelengkan kepala adalah ketika mendapati bahwa suaminya yang juga mantan bupati Klaten pun pernah terlibat kegiatan korupsi.

Jika merujuk kepada Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka suap juga termasuk dalam kategori korupsi. Dengan kata lain, pasangan suami istri tersebut telah sama–sama melakukan tindakan korupsi ketika sedang menjabat di posisi yang sama. Frasa yang sekiranya tepat untuk menggambarkan pasangan tersebut adalah partner in crime. Yang dimaksud crime disini tentu sana kriminalitas yang sesungguhnya, bukan sekadar menggunjing dosen sebelum kelas dimulai.

Namun, dalam tulisan ini saya tidak akan menyinggung lebih jauh kegiatan korupsi maupun dampaknya pada stabilitas nasional. Saya lebih ingin membayangkan nasib seseorang andai menjadi anak mereka.

Jika seorang anak memiliki orang tua koruptor maka yang terjadi setidaknya anak itu akan menjadi sassaran bully teman sekolahnya. Belum lagi pandangan tidak sedap dari tetangga yang akan beranggapan bahwa kaos kaki sampai tas si anak tersebut adalah hasil korupsi. Tekanan macam ini tentunya akan berpengaruh pada pertumbuhan si anak.

Si anak yang tidak terlalu paham apa itu korupsi tiba–tiba mendapati juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) muncul di televisi dan menyebut–nyebut bahwa bapak dan ibunya mencuri uang negara. Ia yang hanya tahu sekolah dan tempat bimbingan belajar harus selalu mendapat tatapan merendahkan. Mau pergi ke mana si anak untuk sembunyi? Yang saya bayangkan adalah sampai dewasa si anak akan selalu merasa tertekan. Ia yang sedari kecil selalu dianggap apa–apa yang dimilikinya sebagai hasil korupsi akan berpikir bahwa meski ia memperoleh sesuatu secara halal pun akan tetap dianggap hasil korupsi.

Akhirnya si anak akan melaksanakan amanat dari sebuah frasa "terlanjur basah mencebur saja  sekalian.” Lalu ia betransformasi menjadi seorang koruptor profesional seperti orang tuanya—itu pun jika dia belum terlanjur bunur diri.

Tindakan korupsi tidak dapat dibenarkan apa pun alasannya. Sedikit atau banyak negara tetap saja dirugikan. Saya yakin perilaku korup tidak muncul secara genetik sebagaimana beberapa penyakit seperti AIDS. Namun perlu disadari bahwa buah tidaklah jauh dari pohonnya. Sebuah pepatah lama yang kiranya dapat diambil hikmah darinya. Perilaku anak cenderung akan mengikuti orang tuanya. Karena harus diakui bahwa orang tua adalah tempat pertama anak belajar. Kecuali tentu saja anak yang sial karena dibuang orang tuanya.

Santai saja, saya tidak sedang menyindir kelakuan kaum adam yang masih lajang. Pengalaman bergaul selama ini membuktikan perilaku teman–teman saya tidaklah jauh dari orang tuanya. Seorang anak yang kamar kosnya selalu rapi ternyata juga tinggal di sebuah rumah yang senantiasa rapi ketika saya berkunjung.

Bayangkan saja jika perilaku korup orang tua menurun ke anaknya. Terlebih, dalam kasus ini kedua orang tuanya sama–sama korupsi. Tidak bisa dibayangkan potensi seperti apa yang mereka turunkan ke anaknya. Namun ini hanyalah imajinasi dari saya. Toh saya adalah buah yang jatuh jauh dari pohon. Orang tua saya pandai mengumpulkan uang, saya pandai menghabiskannya.  

Continue Reading

Uang Baru dan Keinginan Mencari Tahu

(Dok. Internet)

Oleh: Iim Fathimah Timorria

Saya merasa bahagia dan tertampar di saat bersamaan meyambut kehadiran uang Rupiah Tahun Emisi (TE) 2016. Kebahagiaan saya cukup spesial. Pasalnya, beragam wajah pahlawan dari Tanah Rencong hingga ke Bumi Cendrawasih kini mewarnai lembaran Rupiah kita. Pemerintah seolah tengah mengakomodir keberagaman pahlawan nasional yang berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Sementara itu, perasaan nyelekit menyapa saya sedetik kemudian mendapati diri yang tidak benar-benar mengenal sebagian besar pahlawan-pahlawan itu. “Ealah... Begini kamu ngaku sebagai bangsa yang besar, Im? Belajar lagi sana!” titah kalbu saya menohok hingga ke ulu hati.

Saya akan cepat menghapali figur Soekarno dan Hatta yang tidak pernah alfa menghiasi uang pecahan seratus ribuan meskipun jarang menyentuhnya. Alasannya sederhana, seumur hidup saya, uang seratus ribu selalu dua tokoh proklamator itu gambarnya. Selama belasan tahun mengenyam pendidikan, nama kedua sosok tersebut juga abadi dalam buku teks pelajaran yang saya baca. Hal sebaliknya terjadi ketika saya mendapati nama Frans Kaisiepo, Dr. K. H. Idham Chalid, Mr. I Gusti Ketut Pudja, Letjen TNI T. B. Simatupang dan Prof. Dr. Ir. Herman Johannes. Nama-nama tersebut begitu asing di telinga saya, begitu baru sampai-sampai saya bersusah payah berselancar di dunia maya untuk sekedar tahu secuil latar belakang mereka.

Tidak semua orang merespon munculnya sosok-sosok — yang terasa asing — di uang Rupiah emisi baru dengan cara mencari tahu. Sebagian mungkin menganggapnya biasa saja, sebagian mungkin menunggu penjelasan dari yang lain tanpa diminta, dan sebagian lain memilih untuk memperbarui status di media sosial mereka, berargumen asal, membuat keributan, hingga menghina tokoh-tokoh tersebut seenak perutnya.

Mulai dari analisis kosong soal desain uang Rupiah emisi baru yang katanya mirip Yuan, ciutan perihal foto Tjut Meutia yang tanpa jilbab, hingga wajah Frans Kaisiepo yang menurut komentar manusia dungu di luar sana, maaf, mirip manusia prasejarah. Yang terakhir ini saya hanya bisa geleng-geleng kepala sembari mengutuk dan berdoa semoga dia bisa memperoleh kesempatan berkunjung ke museum purba di Sangiran. Alasannya? Biar dia tahu bedanya Meganthropus paleojavanicus dengan manusia yang turut berkontribusi menjadikan Papua masih bersama Ibu Pertiwi.

Saya jadi teringat semasa kecil dulu diberi uang oleh ibu saya untuk berbelanja ke warung di dekat rumah. Namanya juga anak kecil yang jarang pegang uang pecahan besar, uang sepuluh ribuan pun terasa asing bagi saya. “Mah, siapa perempuan ini?” tanya saya saat itu sambil menuding ke sosok wanita anggun tidak berjilbab di uang yang saya pegang. Ibu saya lantas menjawab dengan singkat bahwa itu adalah Tjut Njak Dhien, salah satu pejuang dari Aceh. Jawaban itu saya ingat-ingat sampai saya nyaris lupa ibu saya tadi minta dibelikan apa.

Kejadian itu terjadi belasan tahun lalu ketika balada media sosial dan internet belum populer. Informasi-informasi yang diperoleh kalau bukan dari orang tua, guru, berita, ya dari sumber bacaan. Pun ketika ingin memperoleh informasi sederhana seperti siapa tokoh di uang sepuluh ribu. Jadi ketika saya mendapati netizen beramai-ramai menanyakan siapa tokoh di uang emisi baru tadi dan apa jasanya, saya membatin, “Itu kuota internet banyak-banyak untuk apa?” Saya Curiga mereka yang malas mencari tahu ini ternyata menggunakan akses internetnya untuk membombardir akun media sosial artis mancanegara dengan komentar: Om Telolet Om. Duh!

Fenomena enggan mencari tahu pun tampak dari sentimen yang ditunjukkan oleh orang-orang yang sangat mudah mengeluarkan kata kafir. “Luar biasa negeri yang mayoritas Islam ini. Dari ratusan pahlawan, terpilih lima dari sebelas adalah pahlawan kafir,” kira-kira begitu bunyi sebuah akun milik kader salah satu partai yang mengaku bernapaskan semangat islami. Saya tidak tahu bagaimana perasaan teman-teman saya yang beragama lain tetapi saya sebagai muslim merasa malu dan muak membaca ciutan itu. Dari ciutan si empunya akun saya berasumsi kalau sebenarnya dia bertanya-tanya kenapa lima dari 12 (ya 12, bukan 11 seperti ciutan akun tadi) tokoh yang muncul di uang terbaru datang dari kelompok kafir? Indonesia kan negara mayoritas berpenduduk muslim? Kalau memang anda sangat penasaran dengan latar belakang pemerintah memilih tokoh-tokoh yang anda sebut kafir itu, kenapa tidak mencoba mencari tahu?

Yudi Harymukti, Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI membeberkan kepada Tempo  alasan dipilihnya wajah-wajah baru di uang Rupiah emisi 2016 (21/12/2016). Bukanlah hal yang mudah menetapkan pahlawan nasional mana yang akan menjadi wajah pecahan-pecahan uang baru. Rentetan proses panjang dan koordinasi dengan akademisi, sejarawan, tokoh masyarakat dan keluarga pahlawan terkait harus dilalui sebelum uang-uang ini diluncurkan. Yudi juga menambahkan harus ada keterwakilan daerah tanpa memperhatikan latar belakang agama dan gender. Saya ulangi: keterwakilan dan tanpa memperhatikan latar belakang agama dan gender.

Sebagaimana yang sempat saya paparkan di awal tulisan, alasan kebahagiaan saya adalah karena tokoh-tokoh pahlawan di uang baru berasal dari berbagai daerah. Hal ini seperti pengingat bagi kita bahwa yang berjuang dan berjasa bukan berasal dari kawasan tertentu, tetapi berasal dari berbagai wilayah di penjuru nusantara. Kalau sudah begini, apa masih mau beranggapan terdapat muslihat kristenisasi? Apa sesulit itu untuk tidak nyinyir? Mbok yo cari tahu dulu.

Singkat cerita begini. Saya hanya penasaran, apakah mencari tahu sekarang sangat sulit untuk dilakukan? Pramoedya dalam Bumi Manusia menulis, “Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan.” Berasumsi dan berkomentar tanpa mencoba mencari kebenaran terlebih dahulu, menurut saya adalah bentuk pengkhianatan terhadap keadilan dalam berpikir. Saya tidak tahu apakah ini saran yang baik atau buruk, tetapi izinkan saya berpesan: kenali dulu baru berkomentar, iqra — baca — baru tulis. Salam hangat.

Continue Reading

Mahasiswa: Kuliah atau Organisasi?

(Dok. Internet)

Oleh : Tama Al-Farizi

“Wahai Kalian Yang Rindu Kemenangan

Wahai Kalian Yang Turun Ke Jalan

Demi Mempersembahkan Jiwa dan Raga

Untuk Negeri Tercinta” – Mars Mahasiswa

Tulisan ini sebenernya tidak penting untuk diungkapkan, apalagi ditengah-tengah situasi kemahasiswaan saat ini, khususnya UNS-ku tercinta. Di mana, saat ini iklim politik sepuluh fakultas sedang memanas. Apalagi kalau bukan persaingan untuk menduduki kursi pimpinan eksekutif dan kursi legislatif yang terhormat. Namun, mau bagaimana lagi, ada sesuatu di hati yang ingin ditumpahkan dan dipublikasikan dalam tulisan ini. 

Mahasiswa, sebuah gelar yang katanya “hebat”. Gelar mahasiswa sangatlah diimpikan oleh para siswa SMA. Gelar yang menunjukkan kelompok-kelompok orang yang katanya intelektual. Dan masih banyak lagi sebenarnya sematan-sematan status, gelar, dan apalah itu yang lekat dengan mahasiswa. Namun ada dua status yang seringkali diucapkan berkali-kali oleh para mahasiswa yang katanya “aktivis” pada mahasiswa lain (khususnya mahasiswa baru), yaitu agen perubahan dan iron stock. Bahkan, buletin yang dijadikan produk simulasi saat saya masuk LPM VISI FISIP UNS dinamai Iron Stock. Ya tidak lain untuk menggambarkan mahasiswa, anak muda, dan nama itu muncul karena kelompok simulasi saya dimotori oleh seorang aktivis yang katanya “orator” dan “kawakan”.  

Ada banyak hal yang melekat pada mahasiswa, khususnya aktitas sehari-harinya. Namun, setidaknya ada dua yang paling dominan. Yang pertama, yaitu menjalani kuliah yang menjadi ritual wajib bagi mahasiswa. Sebuah aktivitas yang menjadi amanah seorang anak kepada mamah dan papah yang telah merelakan hasil jerih payahnya diinvestasikan pada dunia pendidikan tinggi. Dan yang kedua, yaitu aktivitas organisasi yang menjadi pada hakikatnya menjadi aktivitas sampingan dari kuliah. 

Namun ada suatu fenomena yang muncul, yaitu ketika seorang mahasiswa menomorduakan kewajibannya. Memang, fenomena itu sudah lama timbul. Bahkan, sejak zaman orde baru banyak kasus seorang mahasiswa yang sangat getol berorganisasi. Dan, sampai lupa akan tugas yang sekaligus menjadi amanah bonyok (singkatan dari bokap dan nyokap) yaitu menjalani kuliah.  

Setiap orang tua selalu mengharapkan anaknya lebih sukses dari pada mereka. Satu dari cara-cara yang mereka lakukan adalah menginvestasikan uang mereka ke dalam dunia pendidikan. Yap, kepada sebuah dunia yang sebenarnya non profit; sebuah investasi pada sesuatu yang entah akan balik modal atau tidak. Mereka berinvestasi pada pendidikan dari tingkatan dasar sampai pada tingkatan pendidikan tinggi. Pada tulisan ini tentunya akan membicarakan pada tingkatan pendidikan tinggi. Mengingat status mahasiswa dipegang oleh seseorang yang sedang menempuh tingkat pendidikan tinggi. Dengan segala harapan yang sebenarnya suatu kondisi yang ideal, seperti lulus cepat dan Indeks Prestasi Kumulatif berpredikat cumlaude, para orang tua menyekolahkan anaknya pada perguruan tinggi. 

Nah, jika kita bandingkan ideal condition dan reality, maka ditemukan sebuah jarak di antara kedua kondisi tersebut. Lalu, kalau ada jarak seperti itu apakah menjadi hal yang salah? Bukannya salah, namun artinya ada suatu permasalahan sehingga timbullah ketimpangan tersebut.  

Memang, seorang mahasiswa haruslah menuntut ilmu diluar bangku perkuliahan. Hal itu tentunya dilakukan dengan cara mengikuti organisasi di internal maupun eksternal kampus. Bahkan, pengembangan diri juga dapat dilakukan dengan mengambil kerja paruh waktu di sela-sela waktu kuliah. 

Ada beberapa hal yang menjadi hal wajib dikuasai bagi seorang mahasiswa. Dikutip dari youthmanual.com, setidaknya ada tujuh skill yang harus dimiliki mahasiswa sebelum terjun ke dunia kerja. Pertama, yaitu kemampuan untuk percaya diri dihadapan orang banyak. Kedua, dapat mengontrol emosi. Ketiga, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bernegosiasi. Keempat, kemampuan untuk mengatur waktu. Kelima, kemampuan untuk mempimpin kelompok. Keenam, kemampuan berpikir kritis. Dan ketujuh, kemampuan untuk bekerja sama dalam tim.  

Jika dilihat dari tujuh hal tersebut, tentu bahwasannya hal-hal itu tidak didapatkan dalam kelas. Hal ini mengingat bahwa kuliah dalam kelas hanya memberikan pengertian atas dasar suatu keilmuwan. Sedangkan, aplikasi dari ilmu yang didapatkan dalam kuliah dapat diterapkan di luar kelas, misalnya oganisasi. 

Namun begitu, salah pula jika seorang mahasiswa meninggalkan kelas dan mengutamakan organisasi. Pendalaman teori atas suatu keilmuwan sangatlah dibutuhkan oleh mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk membentuk suatu framework of thinking yang sesuai dengan penguasaan keilmuwan yang diambil. Memang, ketika sudah tercebur dalam dunia kerja maka seseorang harus menghadapi suatu yang aplikatif. Namun, sesuatu yang aplikatif juga membutuhkan fundamen teori yang kuat. Apalah arti sebuah rumah ketika pondasinya keropos?!


Lalu? Apa yang harus  dilakukan mahasiswa, berkuliah sajakah? Atau berorganisasi? Maka saya akan menjawab keduanya! Namun, keduanya harus berjalan beriringan. Saya kira seorang mahasiswa dapat berpikir secara dewasa dan mengerti akan skala prioritas kebutuhan dirinya. Namun, semuanya terserah padamu. Nasibmu ada pada dirimu sendiri.

Continue Reading